Hukum Kepailitan

Nama  : Sugik Prastyo

NIM     : 160321100049

Hukum  dan Etika Bisnis Kelas A

A. Dasar Hukum dan Definisi Hukum Kepailitan

1.    Definisi Hukum Kepailitan

Dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu Fv S. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348 yang dimaksud dengan pailit adalah, setiap berutang atau (Debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (Kreditor) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Lain halnya dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, yang menyebutkan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohanannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undan gini.

Dilihat dari berbagai arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu debitor dinyatakan pailit, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah :

a.    Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan / jasa, upah pension utang tunggu / uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim.

b.    Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 213, 225, 321 KUH Perdata).

c.    Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawasan dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam (Pasal 311 KUH Perdata).

d.    Tunjangan dari pendapat ananak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah salah satu dari pihak berikut ini :

a.    Pihak debitor itu sendiri.

b.    Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.

c.    Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentigan umum.

d.    Pihak bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank.

e.    Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

f.     Menteri keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2.    Dasar Hukum Kepailitan

            Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut :

a.    Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

b.    KUH Perdata, misalnya, Pasal 1134, 1139, 1149, dan lain-lain.

c.    KUH Pidana, misalnya, Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520, dan lain-lain.

d.    Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tenang Perseroan Terbatas.

e.    Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

f.     Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang jaminan Fidusia.

g.    Perundang-undangan di Bidang pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

B.   Tujuan dan Azas Hukum Kepailitan

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain:

1.    Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.

2.    Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.

3.    Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu.

4.    Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.

5.    Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang.

Asas-asas kepailitan diatur dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut :

1.    Asas keseimbangan;

2.    Asas kelangsungan usaha;

3.    Asas keadilan;

4.    Asas integrasi;

5.    Asas itikad baik

6.    Asas nasionalitas

C.   Proses Kepailitan

Proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1.   Permohonan pailit

2.   Putusan pernyataan pailit

3.   Pencabutan putusan pernyataan pailit

4.   Pengurusan harta pailit

5.   Pemberesan harta pailit

6.   Kewajiban terakhir kuraktor

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. 2010. Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori. Citra Adtya Bakti : Bandung.

Sinaga, Syamsudin M. 2012. Hukum Kepailitan di Indonesia. Tatanusa : Jakarta.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pertanyaan:

1.   Ketika seorang pihak/perusahaan dinyatakan pailit, bagaimana tindakan selanjutnya?

2.   Apa yang dimaksud dengan PKPU dan apa perbedaannya dengan kepailitan?

3.   Instansi pemerintah yang mana yang khusus menangani jika terjadi sengketa kepailitan?

4.   Apakah dalam hukum kepailitan, tidak diberi waktu untuk menunda pembayaran hutang sembari mencari dana?

5.   Dalam kasus Hukum Kepailitan di Indonesia, adakah kelonggaran waktu/penundaan pembayaran yang diberikan ketika seseorang belum mampu membayar?

6.   Dalam Hukum Kepailitan, apakah bisa diterapkan prinsip Wakalah (diwakilkan) bila tidak sanggup/tidak bisa membayar hutang dan apakah barang yang disita tetap bisa digunakan selama masa penyitaan tersebut?

Jawaban:

1.   Seorang Majelis Hakim akan memutuskan permohonan mana yang akan dikabulkan, apakah permohonan debitur atau kreditur. Dan, resiko dari orang/perusahaan yang telah diputuskan mengalami kepailitan adalah harus membayar sesuai dengan nominal yang diminta.

2.   PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Perbedaan Kepailitan dan PKPU:

a.    Upaya Hukum

Kepailitan: Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat [1] UU Kepailitan). Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 14 UU Kepailitan).

PKPU: Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat [1] UU Kepailitan).

b.    Yang melakukan pengurusan harta debitur:

Kepailitan: Kurator (Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat [1], dan pasal 16 UU Kepailitan).

PKPU: Pengurus (Pasal 225 ayat [2] dan ayat [3] UU Kepailitan)

c.    Kewenangan Debitur:

Kepailitan: Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat [1] UU Kepailitan).

PKPU: Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus (Pasal 240 UU Kepailitan)

d.    Jangka waktu penyelesaian:

Kepailitan: Dalam kepailitan, setelah diputuskannnya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan

PKPU: Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat [6] UU Kepailitan)

3.   Lembaga Pengadilan Niaga, pengadilan khusus yang menangani kepailitan

4.   Ada, bahkan jika kedua belah pihak berdamai maka diadakan perdamaian dan kepailitan tidak dilanjutkan

5.   Ada kelonggaran waktu, tidak serta merta memaksa dan ada negosiasi didalamnya

6.   Bisa, tetapi nama dari orang yang berhutang tetap tercantum dan tidak bisa diubah pada nama orang/pihak lain. Sedangkan barang yang dalam masa penyitaan tersebut disita tidak dapat digunakan.